Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010,  Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor mempunyai TUGAS POKOK;  melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, Dinas menyelenggarakan FUNGSI:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
  5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas LLAJ Kota Bogor sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu:

  1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota (RIJLLAJ-K)
  2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
  3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ.
  4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.
  5. Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C
  6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.
  7. Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran
  8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota Bogor
  9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran kendaraan tidak bermotor.
  10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum.
  11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota
  12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu lintas
  13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas
  14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota;
  15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang
  16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam wilayah kota.
  17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya di dalam kota.
  18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan Kota) dan  Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek (angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, angkutan di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan lingkungan, dan angkutan khusus; antar jemput anak sekolah dan karyawan)  yang wilayah pelayanannya di dalam kota.
  19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota
  20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.
  21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum.
  22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki
  23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum
  24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan bongkar dan muat barang
  25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota
  26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran;
  29. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian berkala);
  30. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
  31. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;