Indonesia telah mencanangkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU). Komitmen ini telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diikuti oleh Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk tingkat provinsi (termasuk kabupaten/kota).

Sebagai bagian pengembangan sustainable urban transport, pendekatan RAD-GRK yang dilakukan adalah ASI dari AVOID (menghindari atau mengurangi kebutuhan perjalanan), SHIFT (menjaga atau beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan), IMPROVE (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan dan teknologi kendaraan), yang dimaksudkan untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan, konsumsi energi berkurang, kurang kemacetan, dengan tujuan akhir untuk menciptakan Kota Bogor yang lebih layak ditinggali. 

Dengan kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan sekarang ini, maka kebijakan strategis yang perlu diambil berdasarkan tujuan untuk mengurangi Green House Effect (GHG) akibat aktivitas angkutan penumpang dan barang melalui pendekatan ASI (AVOID–SHIFT–IMPROVE) adalah dengan tujuan untuk mempromosikan solusi mobilitas alternatif dan untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban transport).

Kegiatan yang tidak terpisahkan dalam memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca, telah dilaksanakan Mitigasi Rencana Aksi Daerah untuk penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di Kota Bogor.

PENGEMBANGAN SISTEM TRANSIT

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya mengamanatkan  pengembangan sistem transit dengan pola pengembangan angkutan umum massal ”Bus Transit System- BTS TRANS PAKUAN” dan sebagai penunjang adalah angkutan pengumpan ”Feeder” yang diarahkan untuk:

  • meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya;
  • menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
  • meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
  • mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 dan roda 2 yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima;
  • mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.
  1. Angkutan Umum Massal “BTS Trans Pakuan”
    Angkutan umum massal “BTS Trans Pakuan” berbasis jalan dikembangkan sebagai jaringan trayek utama dengan moda jenis bus.
  1. Penyelenggaraan angkutan umum massal memperhatikan prinsip:
  2. Keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal berbasis jalan dengan kebutuhan masyarakat; 
    • Melibatkan pemangku kepentingan, meliputi;
    • Pemerintah daerah, 
    • Perusahaan manajemen bus (bus management company), 
    • Perusahaan angkutan umum (operator), 
    • Masyarakat pengguna layanan angkutan umum massal,  Masyarakat umum.  
  3. Terhadap pengembangan angkutan massal pada lintasan trayek yang telah dilayani kendaraan jenis bus kecil, dilakukan pengurangan/ penghapusan kendaraan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
    • Tidak dapat dilakukan pemindahtanganan izin dan/atau kepemilikan kendaraan.
    • Tidak dapat dilakukan peremajaan dengan bus kecil 
  1. Angkutan Pengumpan “Feeder”
    Pengembangan angkutan pengumpan “Feeder” adalah langkah reformasi (re-routing) jaringan trayek angkutan kota (ANGKOT) saat ini sebagai jaringan trayek cabang, yang diselaraskan (sebagai penunjang dan konekting) dengan angkutan umum missal (jaringan trayek utama). 
  • Paling lama 2 (dua) tahun, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menjadi badan usaha secara bertahap,
  • Pembatasan usia pakai  kendaraan setinggi-tingginya;
    • 7 (tujuh) tahun untuk mobil penumpang,
    • 10 (sepuluh) tahun untuk bus kecil, 
    • 15 (lima belas) tahun untuk bus sedang, dan 20 (dua puluh) tahun untuk bus besar.

penataan angkot